VIVAnews - Alokasi kenaikan gaji menteri dan Presiden sudah terantisipasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2010. Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kenaikan gaji yang dimaksud sebenarnya adalah remunerasi, dimana tidak hanya untuk para menteri tapi untuk seluruh pejabat negara.
Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan gaji menteri itu, tidak hanya terkait gaji menteri saja. "Sebenarnya itu remunerasi tapi dipersempit menjadi gaji menteri saja," ujar Sri Mulyani di Hotel Hyatt usai membuka seminar Pengelolaan Keuangan Negara, Senin 26 Oktober 2009.
Ani mengatakan dalam desain anggaran 2010, remunerasi ini semua dimasukkan dalam belanja reformasi birokrasi.
"Kami sudah mengantisipasi desain anggaran 2010 ini yang di dalamnya ada slot untuk antisipasi kalau reformasi ini sudah komplet. Jadi bagaimana dalam APBN disiapkan kalau nanti pada 2010 ada berapa Kementrian/Lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi termasuk nanti bagaimana sampai 2012 ketika seluruh Kementrian/Lembaga menyelesaikan reformasi birokrasi," kata dia.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN 2010, pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 18,1 triliun untuk penerapan reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi ini, pemerintah berharap pelayanan publik bisa lebih baik.
"Jadi siklus perencanaan dalam APBN ini semuanya sudah ada, bahwa kemudian butuh proses panjang, itu semua memang dipersiapkan secara hati-hati dan konsisten," katanya.
heri.susanto@vivanews.com
Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan gaji menteri itu, tidak hanya terkait gaji menteri saja. "Sebenarnya itu remunerasi tapi dipersempit menjadi gaji menteri saja," ujar Sri Mulyani di Hotel Hyatt usai membuka seminar Pengelolaan Keuangan Negara, Senin 26 Oktober 2009.
Ani mengatakan dalam desain anggaran 2010, remunerasi ini semua dimasukkan dalam belanja reformasi birokrasi.
"Kami sudah mengantisipasi desain anggaran 2010 ini yang di dalamnya ada slot untuk antisipasi kalau reformasi ini sudah komplet. Jadi bagaimana dalam APBN disiapkan kalau nanti pada 2010 ada berapa Kementrian/Lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi termasuk nanti bagaimana sampai 2012 ketika seluruh Kementrian/Lembaga menyelesaikan reformasi birokrasi," kata dia.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN 2010, pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 18,1 triliun untuk penerapan reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi ini, pemerintah berharap pelayanan publik bisa lebih baik.
"Jadi siklus perencanaan dalam APBN ini semuanya sudah ada, bahwa kemudian butuh proses panjang, itu semua memang dipersiapkan secara hati-hati dan konsisten," katanya.
heri.susanto@vivanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar