Nasional: Siapkan Target 5 Tahun Menteri Bukan "ATM" Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa pun dan apa pun bidang calon menteri yang akan dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lima tahun ke depan, para calon menteri itu harus mampu bekerja profesional dengan visi dan target yang jelas.

Mereka harus mampu berinovasi demi kemajuan bangsa dan tak bisa menjadikan masalah keterbatasan anggaran sebagai alasan tidak bekerja optimal.

”Saat menjadi menteri, mereka sudah harus selesai dengan persoalan pribadinya sehingga niat menjadi menteri adalah mengabdi kepada bangsa, bukan untuk mencari uang, popularitas, atau kedudukan,” kata Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat di Jakarta, Sabtu (17/10).

Para menteri juga harus cepat beradaptasi dengan lembaga dan bidang baru yang ditanganinya. Mereka harus mau mendengar masukan dan gagasan dari berbagai kelompok di luar departemen sebagai bentuk kepedulian kelompok tersebut sebagai sesama pemilik bangsa.

Partai politik pun diminta untuk mendukung dan mengontrol secara penuh kader mereka yang ada di kabinet. Rendahnya kinerja menteri dari partai politik tidak hanya akan membuat buruknya performa pemerintah, tetapi juga menurunkan kredibilitas partai itu sendiri.

”Partai jangan justru menjadikan kader mereka yang menjadi menteri sebagai ATM (anjungan tunai mandiri) demi keuangan partai,” ujarnya.

Target 5 tahun

Secara terpisah, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, menambahkan, Presiden dan kabinet harus segera menyiapkan target kerja lima tahun ke depan. Pemerintah harus bisa membuat Indonesia segera sejajar dengan Brasil, Rusia, India, dan China pada akhir masa jabatan mereka nantinya.

Untuk membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara tersebut, lanjutnya, kinerja kabinet dan pemerintahan tak boleh hanya didasarkan atas prinsip kinerja ”asal jadi”.

Pemerintah harus fokus dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah harus mampu mencetak 20.000 lulusan program doktoral dalam bidang nanoteknologi, neurosains, bioteknologi, dan teknologi informasi.

Pemerintah juga harus mampu mengurangi tingkat kemiskinan hingga separuh dari jumlah yang ada saat ini, mempercepat kemandirian pangan, serta pengurangan penggunaan energi mineral dan diganti dengan bioenergi.

”Jika lima tahun ke depan kinerja pemerintah tetap seperti saat ini, Indonesia akan jadi bangsa lumpuh yang makin tertinggal bangsa lain. Rakyat tetap tak terdidik dan miskin. Proses demokratisasi yang selama ini dibanggakan tidak akan berguna karena tidak berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Sukardi.

Kegagalan peningkatan kesejahteraan rakyat lima tahun ke depan juga akan mengakibatkan makin merajalelanya budaya materialisme, pragmatisme, hancurnya ikatan sosial, dan meningkatnya aksi kekerasan. Radikalisme dan fanatisme atas nama agama dan suku juga akan menguat.