Di hari terakhir masa jabatannya, DPR periode 2004-2009 mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 menjadi Undang-Undang APBN 2010.
Anggaran tahun 2010 itu disusun dengan fokus mengantisipasi terjadinya tekanan pasar keuangan global, yang bisa membuat Indonesia kesulitan memperoleh dana segar.
Oleh karena itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, target penerbitan surat berharga negara neto ditetapkan Rp 104,43 triliun, naik tipis dari target tahun 2009, yakni Rp 102,1 triliun.
”Penerbitan surat utang oleh negara maju untuk membiayai stimulus fiskal dan perbaikan sektor perbankan pascakrisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009 akan menyebabkan terjadinya crowding out, atau kompetisi memperebutkan sumber pembiayaan defisit,” ujar Sri Mulyani, seusai Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (30/9).
Ekspansi moneter di seluruh dunia, lanjut dia, dapat menyebabkan ancaman berupa pembengkakan inflasi pada tahun 2010. ”Itu menyebabkan kecenderungan meningkatnya suku bunga internasional, yang akan menekan biaya penerbitan surat berharga,” kata Menkeu.
Pengalaman Indonesia tahun 2009 menunjukkan, kompetisi mendapatkan sumber dana global membuat pemerintah harus melakukan kesepakatan dengan empat lembaga keuangan dan negara asing, untuk mendapatkan pinjaman siaga 5,5 miliar dollar AS. Sumber dana itu berasal dari Jepang, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Australia.
Namun, hingga kini pinjaman siaga yang terpakai baru 35 miliar yen, atau setara 379,28 juta dollar AS. Sisa pinjaman siaga yang sudah masuk dalam komitmen itu akan disiagakan pada 2010 dan diperpanjang hingga tahun 2011.
Alihkan
Guna mengantisipasi situasi global, Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin AJ Soefihara menyarankan pemerintah agar memikirkan kemungkinan mengalihkan kecenderungan berutang di pasar obligasi ke pinjaman reguler, yang bisa didapat dari lembaga keuangan internasional, antara lain Bank Dunia atau ADB.
Menurut Endin, pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan internasional menjanjikan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang semakin ringan. Selain itu, pemerintah akan dimudahkan saat mengajukan proposal restrukturisasi karena hanya berurusan dengan lembaga keuangan yang jelas statusnya. ”Kalau sekarang difokuskan pembiayaan dari surat utang, pemerintah direpotkan urusan dengan pelaku pasar yang banyak jumlahnya,” ujar Endin.
Tahun 2010, pemerintah berencana melunasi utang Rp 115,594 triliun, yaitu bunga utang dalam negeri Rp 77,436 triliun dan Rp 38,157 triliun untuk membayar bunga utang luar negeri, termasuk bunga pinjaman Bank Dunia dan ADB.
Data Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan hingga Juli 2009 menunjukkan total utang pemerintah pusat Rp 1.585 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri 62,99 miliar dollar AS dan penerbitan surat berharga negara 96,87 miliar dollar AS.JAKARTA, KOMPAS.com
Anggaran tahun 2010 itu disusun dengan fokus mengantisipasi terjadinya tekanan pasar keuangan global, yang bisa membuat Indonesia kesulitan memperoleh dana segar.
Oleh karena itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, target penerbitan surat berharga negara neto ditetapkan Rp 104,43 triliun, naik tipis dari target tahun 2009, yakni Rp 102,1 triliun.
”Penerbitan surat utang oleh negara maju untuk membiayai stimulus fiskal dan perbaikan sektor perbankan pascakrisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009 akan menyebabkan terjadinya crowding out, atau kompetisi memperebutkan sumber pembiayaan defisit,” ujar Sri Mulyani, seusai Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (30/9).
Ekspansi moneter di seluruh dunia, lanjut dia, dapat menyebabkan ancaman berupa pembengkakan inflasi pada tahun 2010. ”Itu menyebabkan kecenderungan meningkatnya suku bunga internasional, yang akan menekan biaya penerbitan surat berharga,” kata Menkeu.
Pengalaman Indonesia tahun 2009 menunjukkan, kompetisi mendapatkan sumber dana global membuat pemerintah harus melakukan kesepakatan dengan empat lembaga keuangan dan negara asing, untuk mendapatkan pinjaman siaga 5,5 miliar dollar AS. Sumber dana itu berasal dari Jepang, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Australia.
Namun, hingga kini pinjaman siaga yang terpakai baru 35 miliar yen, atau setara 379,28 juta dollar AS. Sisa pinjaman siaga yang sudah masuk dalam komitmen itu akan disiagakan pada 2010 dan diperpanjang hingga tahun 2011.
Alihkan
Guna mengantisipasi situasi global, Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin AJ Soefihara menyarankan pemerintah agar memikirkan kemungkinan mengalihkan kecenderungan berutang di pasar obligasi ke pinjaman reguler, yang bisa didapat dari lembaga keuangan internasional, antara lain Bank Dunia atau ADB.
Menurut Endin, pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan internasional menjanjikan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang semakin ringan. Selain itu, pemerintah akan dimudahkan saat mengajukan proposal restrukturisasi karena hanya berurusan dengan lembaga keuangan yang jelas statusnya. ”Kalau sekarang difokuskan pembiayaan dari surat utang, pemerintah direpotkan urusan dengan pelaku pasar yang banyak jumlahnya,” ujar Endin.
Tahun 2010, pemerintah berencana melunasi utang Rp 115,594 triliun, yaitu bunga utang dalam negeri Rp 77,436 triliun dan Rp 38,157 triliun untuk membayar bunga utang luar negeri, termasuk bunga pinjaman Bank Dunia dan ADB.
Data Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan hingga Juli 2009 menunjukkan total utang pemerintah pusat Rp 1.585 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri 62,99 miliar dollar AS dan penerbitan surat berharga negara 96,87 miliar dollar AS.JAKARTA, KOMPAS.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar