VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan mengumumkan program 100 hari pemerintahan pekan ini. Rencananya, hari ini Wakil Presiden Boediono akan menyampaikan program tersebut kepada Presiden SBY.
Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, program 100 hari itu telah dimatangkan dan diperkaya melalui pembahasan National Summit 2009. "Wakil Presiden Boediono dan tiga Menko akan menyampaikan ke Presiden pada Senin, 2 November 2009," kata Hidayat, 31 Oktober 2009.
Setelah itu, Presiden kemungkinan membutuhkan waktu membahas. Baru kemudian beberapa hari setelahnya, kemungkinan Kamis, 5 November, Presiden mengumumkannya. Program ini segera diumumkan oleh Presiden agar pemerintah tidak kehilangan momentum.
Wakil Presiden Boediono mengungkapkan setelah melalui pembahasan oleh forum National Summit, program ini akan dibahas secara marathon oleh pemerintah. Akhir pekan lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa masih memimpin rapat untuk mematangkan program 100 hari di kantor Menko Perekonomian.
"Untuk 100 hari akan diserahkan ke masyarakat untuk di kontrol, sedangkan yang 5 tahun dijadikan program menengah dalam pembangunan," kata Boediono. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, program 100 hari itu telah dimatangkan dan diperkaya melalui pembahasan National Summit 2009. "Wakil Presiden Boediono dan tiga Menko akan menyampaikan ke Presiden pada Senin, 2 November 2009," kata Hidayat, 31 Oktober 2009.
Setelah itu, Presiden kemungkinan membutuhkan waktu membahas. Baru kemudian beberapa hari setelahnya, kemungkinan Kamis, 5 November, Presiden mengumumkannya. Program ini segera diumumkan oleh Presiden agar pemerintah tidak kehilangan momentum.
Wakil Presiden Boediono mengungkapkan setelah melalui pembahasan oleh forum National Summit, program ini akan dibahas secara marathon oleh pemerintah. Akhir pekan lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa masih memimpin rapat untuk mematangkan program 100 hari di kantor Menko Perekonomian.
Sejumlah rencana kegiatan akan masuk dalam program 100 hari, khususnya untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum dan reformasi birokrasi. Sejumlah program yang akan digarap adalah pembentukan peraturan pengganti UU (perpu) untuk pembebasan lahan, serta menjadi Batam sebagai kawasan ekonomi khusus.
"Kami sedang mendaftar regulasi mana saja yang perlu dibenahi, salah satunya, disepakati akan dikeluarkan Perpu pembebasan lahan," kata Hidayat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar